MODEL HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Mekanisme administrasi pilkada perlu penataan kembali baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pilkada yang diadakan serentak dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi Bawaslu dan Panwaslu, karena itulah disusun alat ukur standar implementatif sesuai prinsip hukum sebagai pedoman penilaian rechtmatigheid dan doelmatigheid. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui model hukum dalam pencegahan dan mekanisme penyelesaian administrasi pilkada. Metode penelitian berupa penelitian data primer dan didukung data sekunder. Penelitian ini dititikberatkan pada studi lapangan dan literatur kepustakaan, sehingga data primer mendahului data sekunder atau bahan pustaka untuk mendukung data lapangan. Hasil penelitian membentuk model penyelesaian sengketa yang terukur sebagai pedoman penyelesaian masalah pilkada di Sumatera Utara, yaitu membentuk jaring pengawas masyarakat di wilayah Sumatera Utara, Focus Group Discussion dan survei I bagi pemangku kepentingan, parpol, dan ormas di Sumatera Utara, membuat kertas kebijakan pencegahan, penyelesaian dan mekanisme sengketa pilkada serentak di Sumatera Utara, dan membuat SOP yang baku dari hasil musyawarah.