Kajian perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Di Medan.( Studi Putusan No.54/Pid.Sus-Anak /2020/Pn Mdn)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn, serta mengetahui bentuk penerapan hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn.. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, majalah, literatur, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn telah sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh Hakim. Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan dalam Putusan Nomor: 54/Pid.Sus-Anak 2020/Pn.Mdn, merujuk pada Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh bukti-bukti hukum yang konkret.