Tinjauan Yuridis Mengurangi Dan Penanggulangan Pencurian Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1 B (Nomor: 253/Pidana biasa/2021/Pengadilan Negeri Binjai)

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi, berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku sangat meresahkan masyarakat dikarenakan maraknya pencurian bermotor. Memasarkan/menjual kendaran yang berasal dari pencurian pelaku. Tingkat kriminalitas di Indonesia terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan kelemahan perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Orang melakukan Tindak Pidana pencurian dikarenakan persoalan ekonomi mereka tidak dapat berkompetitif untuk ikut terlibat pada dunia kerja, faktor ekonomi, dan faktor propesionalisme. Penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Mengurangi dan Penanggulangan Pencurian bermotor di binjai untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor di binjai dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana kasus pencurian kenadaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya di binjai. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang berketerusan dan berkesinambungan yang selalu ada, bahkan tidak ada upaya yang bersifat tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak terulang lagi. Namun demikian kejahatan itu harus diberantas atau ditangani demi menjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat baik di masing-masing lingkungan baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan pedesaan. Cara menanggulangi kejahatan yakni, pre-emtif, preventif, dan represif sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.