Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Binjai Studi Kasus Putusan Pidana No : 462/Pid.Sus/2017/Pn-Mdn

Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis. Kosmetik ilegal yang mengandung zat aditif tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya kosmetik ilegal yang tidak terdaftar oleh BPOM. Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Namun pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap terhadap produk kosmetik yang dijualnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik illegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Upaya hokum apa saja yang dapat dilakukan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar. Kejahatan penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kosmetik ilegal yang tidak terdaftar oleh Badan POM ini adalah dapat mengancam kesehatan pengguna kosmetik. Pelaku usaha belum sepenuhnya bertangung jawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dan membahayakan yang mengancam kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan penerpan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izinproduksi kosmetik, penarikan produk kosmetik dari peredaran.