Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 701/Pid.B/2018/Pn Mdn)

Masalah pornografi semakin memprihatinkan dari dampaknya kini semakin nyata, sebagai bentuknya, sering terjadinya, perzinahan, pemerkosaan, aborsi, homoseks, pembunuhan, lesbi, gay dan lain sebagainya. Di indonesia sendiri pertanggungjawaban pidana pornografi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (Lex Specialist). Dimana saat ini undang-undang tentang pornografi ada bukan hanya membuat pelaku kejahatan takut, melainkan semakin mencari jalan untuk mengalihkan perhatian aparat penegak hukum. Seperti yang kita ketahui penyebaran pornografi dapat melalui segala aspek dalam kehidupan seperti Internet atau bahkan melalui perdagangan/jual beli, untuk mendapatkan video pornografi saat ini sangatlah gampang yakni melalui internet atau toko-toko atau bahkan penjual kaki lima. Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penggambaran tingakah laku seseorang secara erotis dengan tulisan atau lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahaan bacaan yang bertujuan membangkitkan hawa nafsu. Kejahatan memperjualbelikan DVD pornografi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak pidana harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum agar selanjutnya memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga dengan demikian setidak-tidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukan kepada pihak-pihak yang beritikad. Dengan demikian akan menajadi pelajaran terutama ditunjukan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.