Implementasi Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan Dengan Kriminologi (Studi Putusan No : Put Kkep / 11 / Ix / 2018 / Kkep)

Oknum polisi yang melanggar aturan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP pasal 263 merupakan tindakan pelanggaran kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer.Dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka yang menjadi analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan sebab pelaku telah melakukan tindak pidana dan telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat dimana itu dilakukan pelaku secara sengaja melalui perantara orang lain. Dimana yang bersangkutan sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran disiplin namun sanksi yang diberikan hanya sanksi pidana selama 21 hari. Sebab dalam pasal 11 peraturan pemerintah No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri bagi anggota polri yang melakukan tindak dipidana akan diberhentikan dengan tidak hormat,namun berdasarkan keputusan yang berwenang menetapkan bahwa yang bersangkutan masih layak dipertahankan di keanggotaan polisi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa lemahnya peradilan hukum di anggota kepolisian dimana hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.