Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 43 / Pid.Sus-Anak / 2022 / Pn-Mdn)

Pada skripsi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara nomor 43/pid.sus-anak/2022/pn-Mdn. (2) mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap pelaku pelanggaran pasal 81 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak. Dalam Putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Persetubuhan kepada anak dapat dijerat dengan pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan persetubuhan hanya dapat di kenai tindakan. Pertanggung jawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan persetubuhan harus memperhatikan harkat dan martabat anak serta Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai stigma atau label akibat pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada anak merusak masa depannya.