Implementasi Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Aparat Desa Terhadap Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara)

Tanah adat merupakan tanah yang sudah ada sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun. Proses peralihan tanah melalui proses jual-beli dengan hanya dihadapkan di depan kepala desa yang selanjutnya akan dibuatkan surat pernyataan/jual beli diatas kertas segel atau kwitansi sebagai bukti bahwa benar sebagai pemilik sah atas tanah adat tersebut atau disebut dengan surat keterangan tanah oleh kepala desa namun hal inilah menimbulkan permasalahan. Sehingga dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi jalan utama dalam Proses penyelesaian masalah tanah adat melalui proses pelepasan tanah adat oleh masyarakat itu sendiri (masyarakat hukum adat). Dalam persepektif hukum perdata tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 19 ayat (1) dan Peran Kepala Desa dalam Proses Pendaftaran Tanah yakni di atur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah