Kajian Hukum Terhadap Pungutan Liar Ditinjau Dari UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Kantor Lurah Selayang II Medan (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.. Berdasarkan hasil penelitian bagaimana pembuktian pelanggaran tindak pidana pungutan liar yang di tinjau dari UU no. 31 tahun 199 juncto UU no. 20 tahun 2001 adalah dengan meminta biaya terhadap setiap orang yang melakukan pengurusan surat tanah, padahal seharusnya pengurusan surat tanah tersebut tidak ada dikenakan biaya seperti yang dilakukan terhadap masyarakat yang mengurus penggantian surat tanah diharuskan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tanah tersebut. Bagaimana upaya kepolisian dalam menghentikan tindak pidana pungutan liar yanng terjadi di birokrasi masyarakat kota Medan adalah Upaya preventif dengan mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya melalui kegiatan pembentukan Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat dan membuka portal pengaduan masyarakat secara online