Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana LBH Medan berperan sebagai Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. Fokus utama adalah pada model bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Medan untuk meningkatkan Akses terhadap Keadilan dan tantangan yang dihadapi LBH dalam proses pemberian bantuan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Meski telah dilakukan upaya maksimal oleh LBH Medan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mencapai akses terhadap keadilan. Model bantuan hukum yang ditawarkan lembaga ini meliputi konsultasi hukum, penyidikan hukum, dan pendampingan hukum dalam berbagai tahapan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di tingkat kabupaten, tinggi, dan mahkamah agung. Namun, mengingat sifat struktural dari bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga, lembaga ini juga melakukan tindakan non-litigasi seperti pengorganisasian masyarakat, pendidikan hukum melalui penyuluhan, dan bahkan sesi pelatihan. Konsekuensinya, pengetahuan hukum masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum meningkat. Kendala yang dihadapi LBH Medan sebagai Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin antara lain terbatasnya akses dana bantuan hukum yang hanya tersedia bagi lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, pendanaan yang sangat terbatas, sistem pembiayaan yang bocor, dan persyaratan pelaporan administrasi yang rumit untuk mendapatkan penggantian. dari pemerintah